Kamis, 24 Maret 2016

Bahan Kuliah Online#2: Media Literacy: Serangan Balik untuk Media

Media Literacy: Serangan Balik untuk Media
OLEH AHMAD APRILLAH
Sekilas Perkembangan Pers di NTB




Sampai saat ini belum ada artikel, esai, buku,  atau literatur lain yang membahas secara sistematis dan kronologis sejarah muncul dan berkembangnya pers di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam beberapa tahun terakhir, memang terjadi peningkatan jumlah penelitian dengan objek media pers di NTB, namun keseluruhannya berfokus pada analisis isi baik yang menggunakan pendekatan content analysis, discourse analysis, maupun critical discourse analysis. Berbagai hasil penelitian tersebut jelas tidak menjabarkan bagaimana perkembangan media pers di NTB dari masa ke masa, namun hanya menggambarkan dinamika media pers di NTB pada satu masa tertentu (yang diteliti) misalnya yang paling lazim adalah penelitian seputar pemberitaan media selama momentum pemilihan umum kepala daerah.

Penelitian Lalu Gita Arjadi (2001) misalnya hanya mengkaji pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta dalam industri media massa di daerah, dan yang dijadikan objek dalam penelitian Arjadi adalah kemitraan antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Lombok Post. Pemprov NTB menyertakan modalnya di Lombok Post. Dian Lestari Miharja Iklan politik pada pemilihan gubernur langsung Nusa Tenggara Barat di Surat Kabar Lombok Post antara pertimbangan marketing dan nilai demokrasi :: Analisis isi iklan politik pemilihan gubernur langsung NTB di Surat Kabar Lombok Post edisi tahun XVII no. 5615 sampai dengan no. 5668 tahun 2008. Penelitian Lestari Miharja fokus kepada analisis isi sehingga jauh dari upaya untuk mengkaji perkembangan media di NTB

Ketiadaan penelitian tentang sejarah kemunculan dan perkembangan pers media di NTB sejatinya cukup disayangkan. Padahal jika ada literatur serupa, kita akan memiliki referensi untuk melihat bagaimana dinamika dan peranan yang dimainkan oleh pers media dalam pembangunan di NTB dari waktu ke waktu. Peranan media pers dalam berbagai bentuk tidak bisa disepelekan dalam sejarah NTB. Menurut Lalu Wacana B.A. dkk (1977: 74) salah satu penyebab lambannya pertumbuhan semangat perjuangan masyarakat NTB pada masa perjuangan kemerdekaan adalah terlambatnya surat kabar masuk ke NTB pada saat itu. Keterlambatan penetrasi surat kabar ke NTB pada masa itu menyebabkan masyarakat NTB terisolir dari isu dan perjuangan kemerdekaan di daerah lain. Meskipun di NTB pada tahun-tahun 1920-an telah terjadi beberapa peperangan, namun itu tidak terkait dengan perjuangan kemerdekaan di daerah lain. Bisa jadi, itulah salah satu penyebab kenapa NTB terpinggirkan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan padahal di Lombok, Sumbawa, Dompu, dan Bima juga terjadi peperangan melawan bangsa penjajah.

Pada tahun 1928 ketika terjadi peristiwa sumpah pemuda, di NTB beritanya tidak menyebar luas. Hanya beberapa kalangan saja yang tahu. Pada tahun tersebut belum ada satupun perkumpulan atau perorangan dari NTB yang mampu menerbitkan surat kabar. Peredaran surat kabar juga masih sangat sedikit karena biaya langganan yang sangat mahal mencapai f 4,50 per bulan. Selain itu para guru dan pribumi yang menjadi pegawai pemerintah Belanda dilarang berlangganan surat kabar. Saat itu, surat kabar yang masuk ke NTB adalah Bintang Timur, Cahaya Timur, Utusan Indonesia, Pewarta Timur, Nasionale Comentment, Al Mansur, Al Muslimin, JavaScheblaad, Cinta Kebenaran, Pemandangan, Utusan Hindia, Shinpo, Matahari, dan surat kabar API. Kalangan yang mampu berlangganan pada saat itu hanya para pegawai (secara sembunyi-bunyi), kepala desa, tokoh masyarakat, dan pemuka agama (ulama) (Wacana, 1977: 69)

Paska kemerdekaan, tetap tidak ada perusahaan pers swasta yang berdiri di NTB. Sumber informasi utama masih mengandalkan siaran dari Radio Republik Indonesia. Beberapa perusahaan media pers nasional hanya menempatkan wartawannya di NTB dan enggan mendirikan perusahaan pers cabang yang berbasis di daerah. Baru pada tahun 1991, dengan berdirinya Lombok Post,  NTB memiliki satu perusahaan media lokal. Dalam sejarahnya Lombok post tumbuh menjadi surat kabar pertama dan terbesar dengan oplah yang terus bertambah. Salah satu yang membuat tidak adanya perusahaan media baru yang mucul adalah ketatnya masalah perizinan yang diberlakukan oleh Orde Baru melalu kementerian penerangan.

Pada era reformasi, baru tumbuh media-media lokal di masing-masing kabupaten di NTB. Di pulau Lombok muncul beberapa koran baru semisal Suara NTB, NTB Post, Patroli, dll. Sementara di pulau Sumbawa muncul juga Sumbawa Barat Post, Fajar timur, Rintam Post dll. Namun beberapa media tidak bertahan lama, karena satu persatu gugur dalam perjalanan ini. Begugurannya koran local ini disebabkan terutama karena terkendala permodalan. Jikapun terus nekad terbit, beberapa koran terbit dengan apa adanya.

Dalam beberapa tahun terakhir barulah muncul beberapa stasium TV lokal. Di Mataram kini bermuculan beberapa stasium TV local; Lombok TV, TV9, TVRI NTB, Sindo Mataram, dan beberapa stasium TV nasional yang membuka kantor di daerah sebagai syarat untuk memenuhi UU penyiaran yang baru. Kemunculan stasium TV local ini, diikuti dengan munculnya portal berita online. Beberapa perusahaan media muncul dalam versi online untuk mencoba peruntungan di dalam bisnis ini. Media-media NTB yang sudah mampanpun mulai sadar akan ancaman dari media online ini sehingga mereka juga mulai membuka versi daring untuk media mereka.

Saat ini terdapat dua surat kabar besar di NTB; Suara NTB dan Lombok Post. Kedua perusahaan media ini merupakan anak dari perusahaan media nasional, Lombok Post bernaung di bawah Payung Jawa Post Group, sementara Suara NTB bernaung di bawah Bali Post Group, sebuah grup usaha media yang berkantor pusat di Denpasar, Bali. Kedua media ini memiliki prioritas yang berbeda dalam pemberitaan mereka. Lombok post, tidak hanya fokus kepada peristiwa-peristiwa daerah, namun juga nasional. Isu-isu nasional kerap menjadi Headline (HL) halaman pertama Lombok Post. Kebijakan ini berbeda dengan Suara NTB yang lebih fokus pada isu-isu daerah NTB. Sangat jarang Suara NTB menjadikan isu nasional sebagai HL halaman pertama mereka. Jikapun isu nasional menjadi HL, itu masih dalam terkait dengan apa yang terjadi di NTB.

Kedua media ini menjadi referensi utama dalam membaca kondisi NTB kekinian. Namun sayangnya, kedua surat kabar ini tidak luput dari isu-isu miring terkait dengan independensi ketika pemberitaan terkait dengan penyelenggara kekuasaan. Lebih khusus lagi ketika keduanya berada di tengah pusaran pasar politik momentum pemilukada. Untuk kasus Lombok Post lebih pelik lagi karena ada saham pemerintah provinsi yang diukutsertakan ke dalam badan perusahaan media ini. Independisi media seperti menjadi barang langka di tengah pusaran kekuasaan. Padahal inilah senjata utama yang harus dimiliki oleh media agar pemeberitaan mereka bisa dilakukan seobjektif mungkin.

Literasi Media   

Semakin banyaknya media yang tumbuh di NTB memberikan banyak alternatif sumber bacaan kepada masyarakat. Namun pada saat bersamaan, kondisi kelimpahan informasi ini menyeret masyarakat ke dalam kegalauan akan keabsahan informasi yang disampaikan. Tidak jarang antara satu media dengan media yang lain memiliki pemberitaan yang berbeda meskipun mengangkat isu dan peristiwa yang sama. Akhirnya masyarakat terpilah menurut preferensi media yang dikonsumsi. Perbedaan preferensi media ini tidak jarang berujung pada perbedaan pendapat dan perbedaan pilihan politik yang dapat meruncing kepada konflik.

Pada kondisi seperti ini yang dituntut adalah daya kritis pembaca sebagai konsumen informasi. Namun sikap masyarakat yang sudah terlancur menaruh kepercayaan yang teramat sangat kepada media pers terkadang membuat masyarakat enggan bersikap kritis terhadap pemeberitaan. Masyarakat lebih sering menerima saja apa yang disajikan media. Padahal konstruksi cerita atau peristiswa yang disampaikan oleh wartawan via media pers tidak lepas dari bias individu wartawan maupun bias perusahaan media (baca:pemilik) yang bersangkutan.

Salah satu langkah untuk mendidik masyarakat menjadi konsumen media yang kritis adalah melalui gerakan litereasi media. Di beberapa negara terutama Eropa dan Amerika Utara gerakan literasi media ini sudah dilaksanakan semenjak decade 70-an. Namun di Indonesia, gerakan ini baru marak sejak awal dekade 90-an. Literasi media ditujukan agar masyarakat mampu mengakses, menganalisis, dan mengevaluasi secara kritis informasi yang didapatkan dari media baik cetak maupun elektronik.

Meskipun sudah marak sejak dekade 90-an, Literasi media di Indonesia hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, sementar di daerah gerakan ini belum semarak. Di NTB misalnya, tidak ada lembaga baik pemerintah maupun swadaya masyarakat yang fokus melakukan literasi media baik untuk konsumen dewasa maupun anak-anak. Padahal dampak buruk media tidak hanya melanda kota besar, namun juga berdampak di daerah.

Kedepan, pekerjaan rumah NTB adalah bagaimana menciptakan masyarakat NTB yang melek media sehingga tidak menjadi bualan media. Masyarakatlah yang berdaulat atas informasi apa yang harus dikonsumsi. Namun karena hegemoni media yang begitu kuat, secara tidak sadar masyarakat didekte oleh media tentang informasi apa yang harus dikonsumsi. Saat ini, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB memang sedang intens melakukan kampanye literasi media, namun metode dan pendekatan yang dilakukan belum massive sehingga baru menjangkau beberapa lapisan saja.


7 komentar:

  1. Ulasan yang keren kawan April. Sukses ya untuk teman-teman Awardee LPDP NTB. Salam hangat semuanya..

    BalasHapus
  2. semangat generasi muda, bersama membangun NTB

    BalasHapus
  3. Literasi media yg efektif bgaimana? Apakah dgn mmbuat media tandingan atau yang seperti apa?

    BalasHapus
  4. Tulisannya bagus mas Aprill, salam kenal
    Tulisannya memberikan banyak pencerahan terkait literasi media, dan kebetulan saya interest dengan topik ini karena pernah mempelajarinya di semester lalu, tapi memang belum ada penelitian yang menyangkut lingkup seluruh media di NTB, mungkin bisa dijadikan bahan bacaan penelitian kk Miftahul Arzak mahasiswa S2 UGM yang menggunakan metode penelitian Discourse Analysis yang tidak berunsur politik
    .
    :D

    BalasHapus
    Balasan
    1. mbak, judul tesisnya Miftahul arzak itu apa, tentang CDA yg gimana?

      Hapus
  5. Mantap ulasannya Bang April. Awardee Untuk LPDP, LPDP untuk Indonesia

    BalasHapus