Selasa, 08 Maret 2016

Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

A.    LATAR BELAKANG

Paska pengesahan Undang-Undang No 6 tahun 2014 atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Desa, diikuti dengan pengesahan PP No 43 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan UU Desa dan PP No 60 tahun 2014 mengenai mekanisme pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), maka ada pergeseran signifikan dalam paradigma dan mekanisme pengelolaan anggaran di desa. Undang-undang desa menegaskan pengakuan otonomi desa dalam menentukan prioritas pembangunan dan penggunaan dana. Perluasan kewenangan tersebut diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga pola pembangunan selama ini yang lebih berpusat pada perkotaan, bisa bergeser ke pedesaan. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia masih tinggal di desa.


Hal ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk terus menerus menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Menurut data BPS pada tahun 2014 masih terdapat penduduk miskin sebesar 28.5 juta dan 62.76% penduduk miskin tinggal di desa. Menurut data Kemenkop dan UMKM, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyusun 99 persen perekonomian Indonesia dan sisanya tersusun atas usaha besar. Namun demikian, UMKM hanya berkontribusi 57,5 persen sedangkan usaha besar berkontribusi hingga 42,5 persen. Dari data ini dapat dilihat bahwa pendapatan masyarakat Indonesia yang sebagian besar merupakan UMKM jauh tertinggal daripada masyarakat yang terlibat pada usaha besar yang notabene jumlahnya jauh lebih sedikit.

UUD 1945 dan Pancasila menghedaki terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita ini diraih melalui demokrasi ekonomi Indonesia yaitu, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan di bawah pimpinan dan penilikan anggota-anggota masyarakat. Maka dari itu, kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang. Disparitas yang terjadi di Indonesia saat ini dengan demikian, tidak sesuai dengan konstitusi dan dasar negara.
Perekonomian yang dikehendaki oleh konstitusi adalah perekonomian di mana seluruh rakyat Indonesia aktif terlibat di dalamnya. Perekonomian diinisiasi dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan hasilnya dinikmati oleh rakyat. Untuk dapat mencapai kondisi tersebut, masyarakat harus mampu berproduksi untuk selanjutnya memperoleh pendapatan yang bisa digunakan untuk berkonsumsi. Lebih lanjut, diharapkan masyrakat mampu mengelola pendapatan agar dapat menghasilkan tabungan yang nantinya menjadi investasi untuk peningkatan produksi. Pada gilirannya, ketika hal ini dilakukan terus menerus, kesejahteraan masyarakat akan meningkat.
Fakta yang terjadi saat ini adalah masih banyak masyarakat yang belum terlibat dalam proses produksi sehingga tidak memiliki pendapatan dan pada gilirannya kesejahteraannya rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidakpahaman akan konsep ekonomi yang mengharuskan untuk berproduksi atau dapat pula disebabkan oleh kondisi struktural yang menyebabkan masyarakat tidak mampu berproduksi. Maka dari itu, diperlukan langkah penyadaran dan perbaikan sistem struktur perekonomian Indonesia secara paralel. Untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Awardee LPDP NTB akan memberikan pendampingan dan pemberdayaan secara langsung di Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara.

B.     MAKSUD DAN TUJUAN

Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa setempat. Kesejahteraan ditandai dengan peningkatan pendapatan, memiliki tabungan dan investasi. Pendampingan ini diharapkan  dapat mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan melalui peningkatan produksi yang dimulai dari diri sendiri, keluarga,komunitas, dan akhirnya nasional.

C.    BENTUK KEGIATAN

1.      Pendampingan Aparat Desa

a.      Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan RAPB Des
UU No 6 Tahun 2014 mensyaratkan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan mengacu pada RPJM Desa yang penyusunannya melalui musyawarah perencanaan yang melibatkan masyarakat secara partisipatif sebagaimana diatur pada Pasal 81 ayat 2. Dan tersurat lebih jelas pada Pasal 20 PP No 60 Tahun 2014. RPJM Des selanjutnya dijadikan dasar untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Keseluruhan dokumen – dokumen tersebut wajib dilandasi dengan legalitas yang tertuang dalam lembaran hukum di desa bahkan di daerah. Menurut identifikasi awal kami baru 70% desa yang sudah menyiapkan RPJM Des dan RPJM Des tersebut belum disinkronkan dengan RPJM Nasional yang baru disesuaikan BAPPENAS.
b.      Pengelolaan Dana Desa
Aparat pemerintah desa perlu di damping dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes),  penatalaksanan pencairan dana, proses pengadaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa dari APBN atau APBD, mengacu pada ketentuan UU No 17 tahun 2003 mengenai Keuangan Negara dan UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Penyusunan anggaran dan pelaporan penggunaan anggaran tersebut harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pemerintah desa perlu didukung dengan panduan dan sistem aplikasi untuk mengelola dana desa dari perencanaan sampai dengan pelaporan.
c.       Pengembangan BUMDES
Salah satu amanat UU No 6 tahun 2014 adalah pengembangan social enterprise berbentuk Bumdes. Bumdes ini diharapkan mampu menggali dan mengembangkan potensi yang ada didesa berbasis one village one product (OVOP). Keuntungan yang didapat oleh Bumdes tersebut dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bentuk-bentuk usaha Bumdes bisa beranekaragam contohnya pasar desa, dermaga desa, desa wisata simpan pinjam desa dan bentuk-bentuk usaha lainnya. Penguatan tata kelola Bumdes ini harus dilakukan secara sistematis mulai dari rumusan perdes, struktur organisasi dan tata kelola, studi kelayakan dan rencana bisnis, standar pelayanan minimal, rencana bisnis dan anggaran, laporan keuangan serta sistem pengendalian internal.
d.      Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Pelaporan realisasi kegiatan Dana Desa dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa ke Kabupaten selanjutnya ke Provinsi dan terakhir ke Pemerintah Republik Indonesia. Kesalahan prosedur baik administrasi maupun penyelewengan tentunya berdampak juga sesuai penjenjangannya yang diatur pada Pasal 25 ayat 1 dan 2 PP No 60 Tahun 2014, keterlambatan dan kesalahan pada jenjang di bawah akan berdampak pada kinerja pemerintahan di atasnya. Oleh karena itu perlu dibentuk suatu sistem pengendalian dan pengawasan untuk meminimalisir kesalahan maupun kecurangan. Pola monitoring dan evaluasi tersebut harus mengacu pada Standar Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). SPIP ini merupakan tanggungjawab semua pihak mulai dari pimpinan sampai bawahan. Untuk melembagakan SPIP ini perlu dibentuk lembaga pengawas atau SPI di desa.
e.       Pendampingan Masyarakat Miskin oleh Pemerintah dan Masyarakat
Program-program pembangunan terdahulu yang berbasiskan pada pemberdayaan masyarakat hampir-hampir meniadakan peran pemerintah desa atau dikotomi pemerintah dengan masyarakat. Hal ini menyebabkan seluruh pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh kelompok kerja atau Organisasi Masyarakat Setempat yang istilahnya berbeda – beda tergantung proyek sektoralnya. Sedangkan pada UU Desa jelas diatur bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah  Daerah kepada Desa meliputi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.  Perluasan peran pemerintah desa ini membutuhkan suatu pola terpadu. Salah satu hal yang penting dilakukan adalah penyusunan database pembangunan desa yang merangkum potensi dan indikator-indikator perekonomian serta database rumah tangga miskin.

2.      Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat

a.      Bidang Ekonomi
Secara ekonomi Desa Genggelang memiliki potensi yang cukup besar diantaranya sebagai penghasil kakao, kelapa, pisang, kopi, duren, kambing etawa, lebah madu dan mangrove. Pendampingan akan diberikan untuk meningkatkan nilai tambah dari produk yang berasal dari Desa Genggelang.
b.      Bidang Pendidikan dan Budaya
Pendidikan di Desa genggelang relatif tertinggal dibandingkan dengan desa yang ada di kabupaten Lombok Utara. Oleh karena itu kami akan memberikan pendampingan dan penyadaran kepada masyarakat tentang tentang pendidikan. Selain itu budaya di Desa genggelang juga akan kami berikan pendampingan seperti kesenian tradisional genggong.
c.       Bidang Pariwisata

Desa Genggelang memiliki potensi objek wisata seperti Air Terjun dan pantai yang indah. Pemberdayaan akan diberikan terkait pengelolaan lokasi wisata agar masyarakat sekitar memperolah manfaat dari lokasi wisata tersebut. 

0 komentar:

Posting Komentar