Senin, 27 Maret 2017

Diskusi Online #1 Kebijakan Pembangunan Kelautan

Foto Awardee Lpdp Ntb.
👉Diskusi Online #1
Kebijakan Pembangunan Kelautan
Pemateri : Munawar, S.Pi, M.Ec. Dev
Moderator : Indah Afrianti, S.Pd 


KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN
Oleh:
Munawar, S.Pi, M.ec.Dev.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2017 yang dalam hal ini kementerian kelautan dan perikan sebagai ujung tombak dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya menyampaikan point penting dalam pembangunan kejayaan indonesia sebagai negara maritim. pidato presiden tersebut coba diterjemahkan oleh kementerian kelautan dan perikanan melalui visi KKP mewujudkan sektor kelautan dan perikanan indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional.
Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam misi dengan tetap meruju pada konsep Trisakti dan Nawa cita dengan meletakan tiga pilar penting dalam pembangunan kelautan yaitu: 1. pilar kedaulatan dengan berorientasi pada berdaulat dilaut untuk mencegah IUU fishing; 2. Pilar keberlanjutan dan pilar kesejahteraan...ketiga pilar tersebut salaing terkait antara satu dgn yg lainnya. Sebagai implementasi dari ketiga pilar tersebut maka fokus pembangunan kelautan dan perikanan untuk tahun 2015-2019 dengan menitiberatkan pada tiga tahapan pembangunan yaitu:
1.    Pemberantasan IUUF dan tata kelola perikanan;
2.    Perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasaran hasil perikanan dan petambak garam;
3.    Percepatan pembangunan industri perikanan nasional. pada tahun 2017- 2019 pembangunan kelautan dan perikanan akan difokuskan pada point 3 melalui 3 kegiatan utama  yaitu:
a.    Pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (PSKPT);  
b.    Pembangunan sentra modernisasi perikanan;
c.    Pembangunan sentra KP lainnya.
Point pertama yg merupakan implementasi dari nawa cita point 3 "membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan'" PSKPT ada program yg dirancang dalam rangka mendorong daerah kawasan perbatasan yang memang selam ini belum disentuh oleh pembangunan kelautan akan tetapi memberikan kontribusi yg sangat besar bagi keberlanjutan sumberdaya laut jika dikelola secara terpadu.. program ini mendorong pertumbuhan  ekonomi diluar jawa serta mengembangkan dan membangun infrastruktur di luar jawa khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Pertanyaan dan Jawaban
1.    Supiandi, Universiteit Antwerpen, Belgia (Konsentrasi Ekonomi maritim). 
Pertanyaan
a.    Bagaimana langkah selanjutnya dari kemeenterian perikanan setelah melakukan pemberantasan terhadap ilegal fishing.
b.    Hitung-hitungan potensi ekonomi dari sektor kelautan dalam setahun bisa mencapai 6000 triliun, akan tetapi sampai saat ini sumbangan sektor keluatan terhadap PDB masih snagat kecil, bagaimana langkah strategis dari kementerian perikanan untuk mewujudkan potensi tersebut.
Jawaban
Point 1. pijakan awal dalam pemberantasan IUUF..program PSKPT itu dalam rangka meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh pihak asing terhadap laut kita, PSKPT yang coba dikembang oleh,. KKP dengan melakukan pembangunan terintegral dari bebagai unit teknis lingkup KKP sehingga akan tercipta rasa peduli masyarakat indonesia maupun pemerintah, karena selama ini wilayah perbatasan jarang kita perhatikan sehingga kasus pencurian ikan yg merugikan negara terus belangsung selama ini.
Point 2 memang didalam indikator kenirja utama KKP memang sampai 2019  sumbangan PDB untuk sektor perikanan diharapkan dapat memberikan konribusi sebasar 12% dari PDB nasional...dengan harapan pijakan awal ini menjadi ikon bagi masyarakat maupun pemerintah tuk terus menjaga kelestarian SD ikan. 


2.    Arif Bulan, UNY
Pertanyaan: Dari pemaparan di atas,  sy ingin spesifik menyoroti masalah pasokan Garam Nasional yg akhir2 ini di Impor. Padahal di Indonesia adalah negera penghasil garam.  Bagaimana ini bisa terjadi?
Jawaban : target garam nasional tuk tahun 2016 KKP sebesar 3 juta ton akan tetapi yg mampu di capai hanya 0,118 juta ton hal ini disebabkan karena perubahan iklim yg akhir2 ini susah untuk diprediksi dan sehingga untuk memenuhi kebutuhan nasional perlu diimpor walaupun sebenarnya hal ini agak berat untuk dilakukan tetapi kita harus realistis tuk melihat kondisi yg terjadi
3.    Ilham Awardee Sumbawa, UNY, 
Pertanyaan
a.    Skrg kita berbicara mengenai kebijakan, dan sebelum mengeluarkan kebijakan pemerintah pasti nya sudah melaksanakan analis swot, nah yg saya tanyakan apa ancaman dari kebijakan perikanan kita
b.    Saya ingin spesifik ke NTB, apa kendala untuk membangun industri perikanan di NTB.? 
Jawaban
a.    memang benar dalam mengeluarkan kebijakan pemerintah khususnya KKP sebagaimana tertuang uu 26/2004 ttg perenc. nasional dalam alur perencanaan memang merujuk pada berbagai analisis dan sistem perencanaan..rujukan itu terkait dengan arah kebijakan RPJMN yg kemudian dijabarkan dalam Renstra KKP yg dalam hal ini analisis yg digunakan adalah BSC kemudian dijabarkan dalam RKP (rencana kerja pemerintah) dalam hal ini rencana 1 tahun.
b.    Kendala tuk membangun industri perikanan NTB sebenarnya ada skala prioritas yg telah ditetapkan oleh menteri KKP terkait dengan industri perikanan sampai saat ini NTB belum masuk dalam usulan skala prioritas dimaksud
4.    Muhamad Bai'ul Hak, Applied Economics, The University of Adelaide, Australia. 
Pertanyaan 
a.    Terkait anggaran dan tahapan yg akan dilakukan pemerintah dalam mewujudkan setiap program? Jika boleh share juga indikator keberhasilan dri masing2 point program. 
b.    Bagaimana posisi NTB sebagai bagian dari Indonesia dalam rencana KKP? 
Jawaban
a.    Anggaran untuk KKP terus mengalami peningkatan berdasarkan kontribusi dari total anggara tuk tahun 2017 sebesar hampir 10 T di gunakan tuk bantuan ke stakeholder sebesar 75% sedangkan sisanya 25% digunakan tuk kegiatan didalam lingkup KKP
b.    Posisi NTB tetap memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja utama KKP...akan tetapi memang kl dilihat dari porsi pembagian bantuan pemerintah yg diserahkan oleh KKP ke NTB memang belum terlalu signifikan, hal ini karena adanya regulasi di KKP yi permenkp 70/2016 ttg pedum bantuan pemerintah yg memang mensyaratkan ygberhak tuk menerima bantuan adalah koperasi yg berbadan hukum
           
5.    Ramdhoni Zuhro, Univ. Airlangga Surabaya
Langkah pemerintah dalam memberantas ilegal fishing dan menjaga kelestarian laut kita, patut mendapat acungan jempol. Namun ternyata ancaman dr kerusakan habitat di laut tdk hanya berasal dr ilegal fishing. Aktivitas seperti pembuangan limbah industri tanpa proses yg semestinya, juga menjadi ancama serius bagi Laut kita. Selain itu aktivitas pariwasata juga memberikan kontribusi dalam perusakan dan pencemaran laut. 
Pertanyaan:  Sejauh ini, usaha usaha apa yg telah pemerintah lakukakn untuk menjamin bahwa laut Indonesia dilindungi dengan seharusnya dr ancaman kerusakan? Terutama dr Hal hal yg sy sampaikan diatas (diluar ilegal fishing).  \

Jawaban
Memang benar bahwa kerusakan selain IUUF yg telah dilakukan oleh KKP telah memberikan hasil yg nyata akan tetapi memang tidak dpt dipungkiri peranan semua pihak dalam rangka mendukung pelestarian lingkungan perairan harus menjadi perhatian yg serius, kendala terbesar yg dihadapi oleh kemen KP adalah terkait dgn tugas dan fungsi adalah ego sektoral masing -masing kementerian yg masih perlu disinkronkan..karena berbicara pariwisata itu menjadi kewenangan pariwisata mbak, kemudian mengenai pencemaran lingkungan itu menjadi kewenangan kemen LH mbak..tetapi mudah2an kedepannya koordinasi antar sektor ini dpt menunjukan arah yg lebih baik....
6.    Irwan Rahadi, Mahasiswa Applied Mathematics di Mahidol University, Thailand.
Berkaca dari kesiapan pemerintah thailand dalam menerapkan sistem pendidikan terintegrasi dengan peran mereka di masyarakat selain sebagai ruang pendidikan. salah satu contoh. ada kampus-kampus yang memiliki beberapa perusahaan/industri produksi makanan yang merupakan aplikasi nyata dan langsung dari jurusan peternakan/perikanan yang mereka miliki. industri itu kemudian dikelola secara professional dan mandiri. 
Pertanyaan : Bagaimanakah pandangan bapak tentang strategi pemerintah untuk melibatkan universitas-universitas dalam mendukung suksesnya progam-program mereka (pemerintah). dalam arti, universitas tidak sebagai ruang terpisah yang hanya dijadikan sebagai ruang transfer keilmuan tetapi juga dalam hal peran langsung mereka dalam mensukseskan rencana-rencana tersebut.
Jawaban
Peranan perguruan tinggi harus terus diberdayakan...kemen KP melalui badan Riset SDMKP terus melakukan kajian terhadap potensi kelautan dan perikan baik dr sisi stock assesment maupun dari sisi perlindungan kawasan konservasi...kemen kp sgt konsen pada pendidikan hal ini dbuktikan dengan adanya program dokter bahari yg diperuntukan bagi anak nelayan untuk bersekolah di pendidikan kedokteran dan juga pendirian politeknik khusus kelautan dan perikanan

7.    Nur Aini Fikri Mahasiswi PIPS Pend. Sosiologi UNY. 
Pertanyaan
a.    Terkait dengan rencana untuk mengawali program ini mlalui pemberdayaan masyarakat yg brd pd daerah perbatasan.Sebelum mnjlnkn program ini pendekatan ap yg sdh dlakukan pemerinth kita dan bgmn tanggspan dr masykt itu sendiri? 
b.    Salah satu bentuk pmberdayaan pemerintah dalam hal ini adalah pmbngunn infrastruktur sperti TPI dls,. Apakah terkaid juga dengan pengembangan skolah sejenis SMK Perikanan & klautan yg jika saya perhatikan tdk mmiliki banyak peminat??
Jawaban
a.    Pendekatan yg coba dikembangkan oleh KKP sekarang ini adalah pendekatan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan dgn pelibatan masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus pelaku. Terkait pemberdayaan yg dilakukan pro dan kontra itu selalu ada mbak, hal ini terjadi karena ketidakpahaman masyarakat terhadap makna program dalam hal ini kemen KP lebih memerankan dinas2 kelautan dan perikanan tuk menjaring aspirasi masyarakat.
b.    infrastruktur SMK kelautan dan perikanan tidak dalam kewenangan kami krn itu merupakan kewenangan dari kementerian Pendidikan Nasional direktorat pendidikan menengah.
8.    Al furkan, UNHAS makassar
Saya mungkin lebih ke tekhnis pak yah karena kebetulan bapak ornag birokrasi KKP dan saya hampir dari semua tipikal nelayan saya hadapi dan mendengar curhatnya mereka
Pertanyaan: Bagaimana pola pembuatan kebijakan KKP apakah melibatkan Nelayan sebagai pelaku misalnya ada beberapa nelayan di larang bom bius sekarang isunya lagi rumpon di larang kemudian nelayan sebagai pelaku2 mereka belum mendpatkan alternatif mata pencaharian?
Jawaban
a.    Memang kami tidak bisa turun secara langsung disemua wilayah yg ada di indonesia hal ini karena keterbatasan tenaga, anggaran dan waktu sehingga setiap persoalan di daerah kami banya mendapat laporan dari instansi terkait.
b.    Memang butuh kemampuan ekstra tuk bisa memberikan pemahaman kepada nelayan terkait dgn penggunaan bahan berbahaya, memang tidak semua hal bisa diurus oleh pusat mas peranan pemerintah daerah itu harus menjadi ujung tombak dalam hal pemberdayaan masyarakat nelayan, pusat bergerak pada tataran kebijakan secara nasional seperti yg dilakukan oleh menteri KP pada tahun 2016 telah memindahkah nelayan disekitar pantura untuk menjadi nelayan di kepulauan natuna dan diberikan fasilitas kapal dan alat tangkap serta dibangun rumah untuk tempat tinggalnya hal ini dilakukan sebagai bagian dari eksplorasi potensi kelautan yg dinatuna yang selama ini selalu dicuri oleh nelayan asing sedangkan tuk 2017 ini akan dilakukan pengalihan penggunaan alat tangkap catrang menjadi alat tangkap yg ramah lingkungan pada 34 gerai yang ada di indonesia.
c.    Dulu ya jangka pendeknya adalah lakukan advokasi kepada masyarakat nelayan agar jgn menggunakan bahan berbahaya maupun penggunaan alat tangkap yg dpt merusak ekosistem laut kita. Memang tidak semua persoalan dapat ditangani oleh kami yg dikemen KP dan kepanjangan tangan KKP didaerah adalah dinas KP kab/kota/prov.



                                                                                         Salam Pengurus LPDP NTB 2017 

0 komentar:

Posting Komentar